DPR Dorong Pembentukan Satgas Nasional Tangani Serangan Siber

JAKARTA -Sebuah gelombang peretasan baru-baru ini mengguncang keamanan nasional, membuka luka yang dalam dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terhadap ketahanan sistem keamanan informasi di Indonesia. Peretasan terbaru, yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya dengan menggunakan ransomware Brain Cipher, menjadi bukti nyata bahwa ancaman keamanan siber tidak lagi sekadar potensi, tetapi telah menjadi kenyataan yang mematikan.

Politikus PKS dan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti eskalasi serius ini dalam diskusi daring yang berjudul ‘Pusat Data Bocor, Siapa Teledor’ pada Sabtu (29/6/2024). Ia menekankan perlunya tanggapan cepat dan tegas dari pemerintah dengan mengusulkan pembentukan satuan tugas nasional yang khusus mengatasi keamanan siber. “Satgas ini harus melibatkan orang-orang profesional, para pakar IT, dan mereka yang tidak diragukan lagi ke-Indonesia-annya,” tegas Sukamta.

Kasus peretasan terbaru tidak hanya menyerang PDN di Surabaya, tetapi juga mencakup jual beli data intelijen TNI di dark web. Data-data sensitif ini, yang seharusnya menjadi rahasia negara, dengan mudahnya ditawarkan secara bebas sebagai “sampel gratis” oleh para peretas, mempermalukan bangsa ini di mata dunia. “Saya yakin teman-teman TNI merasa sangat marah. Mereka telah bekerja keras melindungi informasi rahasia negara, namun apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sekarang malah diperjualbelikan,” ungkap Sukamta dengan penuh kepedihan.

Ketika PDN Surabaya disandera dengan tebusan mencapai 8 juta dolar AS, atau sekitar Rp 131 miliar, dan hanya 2 persen dari data tersebut yang tercatat telah terbackup, seriusnya ancaman ini semakin nyata. Bukan hanya lembaga-lembaga pemerintah yang terdampak, tetapi juga Badan Intelijen Strategis (BAIS), layanan Keimigrasian Kemenkumham, dan BPJS Ketenagakerjaan ikut terkena dampaknya.

Respons pemerintah atas kejadian ini menjadi sorotan penting. Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turun tangan dalam mengaudit keamanan sistem informasi pemerintah. Namun, kekhawatiran terhadap ketahanan data yang belum cukup dan perlunya langkah-langkah preventif yang lebih kuat menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Keamanan siber bukan lagi hanya masalah teknis, tetapi telah menjadi isu kebangsaan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan ancaman yang semakin kompleks dan terus berkembang, langkah-langkah proaktif dalam menghadapi peretasan dan kebocoran data menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan informasi negara.

(N/014)