Mendagri Siap Sanksi Untuk Kepala Daerah Yang Terlibat Skandal Judi Online?!

JAKARTA –Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya kepala daerah yang terlibat dalam aktivitas judi online. Berbicara di Kompleks DPR RI, Tito menyatakan bahwa informasi ini diperolehnya dari lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat beberapa transaksi mencurigakan terkait judi online yang melibatkan beberapa kepala daerah.

Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan daerah di Indonesia, Tito menegaskan pentingnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan total 545 kepala daerah, terdiri dari 270 definitif dan 275 yang berstatus penjabat sementara, Tito mengaku belum mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang terlibat dalam skandal ini.

“Kita perlu mendalami informasi ini dengan cermat. PPATK memberikan laporan tentang transaksi mencurigakan, namun kita harus melakukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya,” ujar Tito.

Tito menegaskan bahwa jika setelah klarifikasi dilakukan terbukti ada kepala daerah yang terlibat dalam judi online, mereka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut termasuk teguran, baik secara lisan maupun tertulis, pengumuman kepada publik, dan bahkan pencopotan dari jabatan bagi kepala daerah yang berstatus penjabat sementara.

Menurut Tito, besaran sanksi yang akan diberikan kemungkinan besar akan disesuaikan dengan jumlah dan frekuensi transaksi judi online yang dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Bagi kepala daerah dengan status definitif, Tito menegaskan bahwa Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengungkap identitas lengkapnya, yang dapat berdampak signifikan terhadap reputasi mereka, terutama menjelang Pilkada 2024.

“Kami akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan tidak memihak, namun juga memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini penting karena kepercayaan publik dan elektabilitas kepala daerah terkait dapat terpengaruh secara serius,” tambah Tito.

Dalam konteks ini, Tito juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan moralitas dalam kepemimpinan daerah, sebagai contoh bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perilaku yang merugikan dan merusak citra pemerintahan daerah.

(N/014)