
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
JAKARTA -Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kontroversial seorang jukir di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, yang mematok tarif parkir yang sangat tinggi kepada sebuah bus pariwisata. Insiden ini mengundang kecaman publik atas praktik parkir liar yang merugikan pengunjung.
Dalam rekaman yang tersebar, terlihat sebuah bus pariwisata yang telah membayar parkir sebesar Rp 150 ribu di kawasan Monas, tepatnya dekat Stasiun Gambir. Namun begitu tiba di Masjid Istiqlal untuk menurunkan rombongan, bus tersebut kembali dihadapkan pada tuntutan tarif parkir yang naik menjadi Rp 300 ribu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. “Masih dilidik. (Masyarakat yang menjadi korban) segera lapor petugas atau 110,” ujar Susatyo dalam konfirmasinya.
Praktik jukir liar atau parkir liar yang menjamur di sekitar tempat-tempat wisata dan ibadah telah lama menjadi perhatian serius di Jakarta. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan pengunjung dan wisatawan, tetapi juga merusak citra kota sebagai destinasi pariwisata yang ramah dan aman.
Menurut informasi, bus pariwisata tersebut sudah membayar biaya parkir yang signifikan di tempat lain sebelum tiba di Masjid Istiqlal. Namun, tindakan jukir yang mematok tarif parkir lebih tinggi dari yang seharusnya mengindikasikan praktik penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan.
Sementara itu, pengelola Jakarta Fair telah menyatakan kesiapannya untuk memberantas praktik parkir liar yang sering kali menimbulkan masalah bagi wisatawan dan pengunjung. Upaya pengawasan dan penindakan terhadap jukir liar diharapkan dapat ditingkatkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna jasa parkir.
Pemerintah daerah dan kepolisian perlu bekerja sama secara lebih intensif dalam mengawasi dan mengendalikan praktik parkir liar di berbagai titik strategis kota Jakarta. Langkah-langkah preventif seperti pemasangan CCTV, peningkatan patroli keamanan, dan penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan untuk mengurangi kejadian serupa di masa mendatang.
Praktik jukir liar bukan hanya masalah hukum tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan kualitas layanan pariwisata yang harus dijaga dengan baik. Publik diharapkan untuk lebih waspada dan berani melapor jika menemui praktik parkir liar yang mencurigakan demi mewujudkan lingkungan publik yang lebih aman dan terpercaya.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan