Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN — Kritik terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menguat. Ketua Yayasan Pusuk Buhit yang berpusat di Kabupaten Samosir, Efendy Naibaho, menegaskan bahwa polemik seputar pabrik tersebut bukan isu baru.
"Penolakan masyarakat terhadap PT TPL ini sudah lama. Tapi pemerintah tetap mempertahankan," tegas Efendy dalam Podcast BUKA-BUKAAN di Studio Redaksi bitvonline.com, Kamis (20/11/2025).
Menurut Efendy Naibaho, masalah PT TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU), merupakan persoalan struktural yang telah salah sejak kelahirannya.Baca Juga:
Pembangunan di Hulu yang Dinilai Keliru
Dalam pernyataannya, Efendy menegaskan bahwa pendirian pabrik pulp dan rayon TPL, telah keliru sejak penentuan lokasi. Ia menyebut pabrik tersebut sebagai satu-satunya pabrik pulp dan rayon di dunia yang justru dibangun di hulu, di daerah perbukitan.
Menurut Efendy, bahkan Pangkopkamtib saat itu, Jenderal Sudomo, pernah mengakui kekeliruan penempatan lokasi pabrik PT TPL tersebut yang berada di hulu/di perbukitan.
"Kalau sudah salah dari awal, mengapa tetap dipertahankan?" kritiknya, menyinggung dugaan adanya kepentingan tertentu yang membuat pemerintah terus mendukung PT TPL.
Perusakan Lingkungan dan Deretan Bencana
Efendy juga menuding PT TPL melakukan perambahan hutan tidak hanya di area konsesi, tetapi juga di luar zona izin. Ia mengaitkan aktivitas tersebut dengan berbagai bencana ekologis di kawasan Danau Toba.
"Banjir bandang di Sihotang, Parapat, Tarutung, longsor, hingga sungai-sungai yang mengering di Samosir, itu akibat hutan dihajar," ujarnya.
Menurutnya, PT TPL telah mengganggu ekologi Danau Toba yang statusnya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan semestinya dilindungi sepenuhnya dari aktivitas industri ekstraktif.
Dukungan Penuh Tokoh Gereja
Efendy menyampaikan apresiasinya terhadap sikap pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
Ia menyebut Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, serta pendahulunya Pdt. Dr. SAE Nababan, sebagai tokoh yang konsisten menolak keberadaan TPL sejak masa Indorayon.
"Ini bukan sekadar khotbah. Ephorus memimpin langsung gerakan moral ini. Dan kami jemaat siap mengawal," tegasnya.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI