Ketua Yayasan Pusuk Buhit: Pembangunan Pabrik TPL Sudah Salah Sejak Awal, Pemerintah pun Mengakuinya

MEDAN — Kritik terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menguat. Ketua Yayasan Pusuk Buhit yang berpusat di Kabupaten Samosir, Efendy Naibaho, menegaskan bahwa polemik seputar pabrik tersebut bukan isu baru.

"Penolakan masyarakat terhadap PT TPL ini sudah lama. Tapi pemerintah tetap mempertahankan," tegas Efendy dalam Podcast BUKA-BUKAAN di Studio Redaksi bitvonline.com, Kamis (20/11/2025).

Menurut Efendy Naibaho, masalah PT TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU), merupakan persoalan struktural yang telah salah sejak kelahirannya.

Baca Juga:

• Kolaborasi UHKBPN dan Pelindo: Danau Toba Bersih dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Bangkit

Pembangunan di Hulu yang Dinilai Keliru
Dalam pernyataannya, Efendy menegaskan bahwa pendirian pabrik pulp dan rayon TPL, telah keliru sejak penentuan lokasi. Ia menyebut pabrik tersebut sebagai satu-satunya pabrik pulp dan rayon di dunia yang justru dibangun di hulu, di daerah perbukitan.

Menurut Efendy, bahkan Pangkopkamtib saat itu, Jenderal Sudomo, pernah mengakui kekeliruan penempatan lokasi pabrik PT TPL tersebut yang berada di hulu/di perbukitan.

"Kalau sudah salah dari awal, mengapa tetap dipertahankan?" kritiknya, menyinggung dugaan adanya kepentingan tertentu yang membuat pemerintah terus mendukung PT TPL.

Perusakan Lingkungan dan Deretan Bencana
Efendy juga menuding PT TPL melakukan perambahan hutan tidak hanya di area konsesi, tetapi juga di luar zona izin. Ia mengaitkan aktivitas tersebut dengan berbagai bencana ekologis di kawasan Danau Toba.

"Banjir bandang di Sihotang, Parapat, Tarutung, longsor, hingga sungai-sungai yang mengering di Samosir, itu akibat hutan dihajar," ujarnya.

Menurutnya, PT TPL telah mengganggu ekologi Danau Toba yang statusnya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan semestinya dilindungi sepenuhnya dari aktivitas industri ekstraktif.

Dukungan Penuh Tokoh Gereja
Efendy menyampaikan apresiasinya terhadap sikap pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Ia menyebut Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, serta pendahulunya Pdt. Dr. SAE Nababan, sebagai tokoh yang konsisten menolak keberadaan TPL sejak masa Indorayon.

"Ini bukan sekadar khotbah. Ephorus memimpin langsung gerakan moral ini. Dan kami jemaat siap mengawal," tegasnya.

Usulan Solusi Jika TPL Ditutup
Untuk mengatasi kekhawatiran terkait nasib ribuan pekerja PT TPL, Efendy menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema transisi yang menurutnya realistis.

Pesangon besar dan layak bagi seluruh karyawan, menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap kepala keluarga mantan pekerja mendapat 2 hektar tanah dari lahan TPL, agar bisa beralih ke pertanian atau perkebunan.

"Kami tidak ingin pekerja menjadi korban. Ada solusi, asal ada kemauan pemerintah," ujarnya.

Dilema Pemerintah dan Minimnya Transparansi
Efendy Naibaho juga menyoroti sikap pemerintah yang menurutnya kontradiktif. Karena di satu sisi mengakui adanya kesalahan pembangunan pabrik, namun di sisi lain tetap mempertahankannya hingga kini.

Yayasan Pusuk Buhit, katanya, juga telah meminta data resmi terkait aktivitas TPL dari pemerintah. Namun hingga kini, tidak ada respon.

"Kami hanya minta data. Tapi tidak pernah dijawab. Transparansi publik seperti tidak ada," keluhnya.*