Sekjen PDIP Keluhkan Keadilan Hukum di Indonesia, Soroti Perubahan Praktik Pengadilan

JAKARTA -Gelombang kekhawatiran terkait keadilan hukum di Indonesia semakin terdengar nyaring, kali ini datang dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam pembukaan sekolah hukum yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif PDIP, Hasto menyoroti perubahan dalam praktik pengadilan yang dinilainya tidak lagi mengutamakan prinsip keadilan.

Dengan menyentuh sejarah, Hasto mengingatkan bahwa pada masa lalu, tokoh-tokoh besar seperti Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, masih dapat didampingi oleh pengacara saat menghadapi hukum. Namun, dalam konteks saat ini, terjadi pergeseran yang mengkhawatirkan di mana hukum dijadikan alat kekuasaan dan praktiknya kerap ditentukan oleh berbagai aspek lain.

Menurut Hasto, keadilan sejati haruslah berakar pada prinsip-prinsip kebatinan dan tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa hukum telah menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan tertentu, tidak lagi menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Dalam konteks politik, Hasto menyoroti peran legislatif yang seharusnya menjadi penentu kebijakan hukum. Namun, ia menunjukkan keprihatinannya terhadap praktik di mana legislatif seringkali didorong oleh pemerintah untuk mengubah-ubah aturan, menggambarkan ketidaknetralannya.

Perdebatan terkait pendampingan hukum dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang melibatkan nama Hasto sebagai saksi menambah kompleksitas situasi. Hal ini mencerminkan dinamika antara kekuasaan hukum dan politik yang semakin rumit dan menjadi perhatian publik.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Hasto menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam memastikan keadilan, independensi, dan integritasnya. Meskipun demikian, pernyataannya juga menunjukkan komitmen PDIP dalam memperjuangkan supremasi hukum dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip yang diletakkan oleh para pendiri bangsa terkait sistem hukum nasional.

Sebagai bagian dari media, tugas kita adalah terus mengawal dan mengkritisi berbagai dinamika di sektor hukum dan politik, serta memperjuangkan terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

(N/014)