JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, angkat bicara terkait kasus PT Indofarma yang terlibat dalam masalah pinjaman online. Dalam pernyataannya, Erick menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk korupsi yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Saya belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun tindakan yang dilakukan jelas merupakan tindak korupsi,” kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI usai rapat kerja dengan Komisi VI, Jumat (7/6/2024).
Meskipun tidak memberikan komentar lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan terhadap seluruh BUMN di Indonesia.
Baca Juga:
“Kita terus melakukan pembenahan dan pembersihan di seluruh BUMN. Yang terpenting bukan hanya mencegah korupsi secara sistemik, tetapi juga menindak oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi,” ujar Erick.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap PT Indofarma. Dari hasil audit tersebut, terkuak adanya masalah fraud yang melibatkan perusahaan tersebut.
Baca Juga:
“Audit investigasi dilakukan atas permintaan kami untuk memeriksa keadaan di Indofarma. Dari situ, terungkap adanya kasus penipuan yang merugikan perusahaan,” kata Arya.
Masalah yang muncul antara lain terkait adanya pinjaman online yang membuat Indofarma mengalami kerugian besar. Selain itu, juga terdapat kasus transaksi jual-beli fiktif, penempatan dana deposito atas nama pribadi, serta kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan.
Berdasarkan temuan BPK, kerugian yang dialami oleh Indofarma diperkirakan mencapai Rp 294,77 miliar, dengan potensi kerugian tambahan mencapai Rp 164,83 miliar. Hal ini mencakup piutang macet, persediaan yang tidak terjual, dan beban pajak dari penjualan fiktif.
BPK juga merekomendasikan agar direksi Indofarma melaporkan masalah ini kepada pemegang saham, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan yang ada. Termasuk upaya penagihan terhadap piutang yang belum tertagih.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN, terutama terkait anak usaha yang terkadang sulit dijangkau oleh pihak manajemen pusat. Dengan adanya keterlibatan pihak berwenang, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas demi menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan BUMN di mata publik.
(N/014)
PANGKAL PINANG Polisi akhirnya berhasil menangkap Hasan Basri (33), pelaku utama pembunuhan terhadap wartawan media online, Aditya Warman,
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, secara mengejutkan menyatakan bahwa timnya tidak membidik gelar juara dalam ajan
Olahraga
BANDUNG Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani Sitorus, menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang disele
Nasional
LHOKSUMAWE Suasana semarak dan penuh semangat mewarnai peringatan HUT ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh TK Kartika Li
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap instit
Nasional
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada dua kurir narkotika asal Aceh, Saifuddin alias Udin dan M.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 per
Ekonomi
MEDAN Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, angkat suara terkait mencuatnya dugaan praktik ka
Ekonomi
TOBA Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menurunkan 1.110 personel gabungan untuk memastikan keamanan penuh selama pelaksanaa
Nasional
KISARAN Kabupaten Asahan kembali mencatat sejarah emas di panggung olahraga internasional. Dalam ajang The 3rd International Indonesia P
Olahraga
