Kritik Terhadap Rencana Penerapan Tapera Mendapat Sorotan Tajam

BITVONLINE.COM -Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengeluarkan kritik tajam terhadap rencana penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pekerja. Menurutnya, dalam situasi saat ini, ada banyak persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan daripada Tapera.

Kritik Terhadap Tapera

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pada Rakernas ke-V PDIP, partainya telah menegaskan bahwa semua kebijakan negara harus difokuskan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan. Ia menilai bahwa persoalan korupsi dan kebocoran anggaran merupakan prioritas yang lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah.

Penolakan dari PDIP

Sikap penolakan terhadap Tapera telah disuarakan oleh PDIP di DPR, terutama Fraksi PDIP di Komisi V. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan bagi rakyat.

Kritik dari Apindo

Tak hanya PDIP, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, juga mengungkapkan kritik terhadap kebijakan Tapera. Menurutnya, kebijakan tersebut dianggap sebagai duplikasi dengan program sebelumnya, yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek. Selain itu, tambahan beban bagi pekerja dan pemberi kerja juga dinilai tidak diperlukan karena sudah ada sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan.

Respons Masyarakat

Kebijakan Tapera juga menuai banyak kritik dari masyarakat karena membebankan 3 persen dari gaji pada tahun 2027. Hal ini dinilai sebagai tambahan beban bagi pekerja.

Kesimpulan

Kritik terhadap rencana penerapan Tapera menunjukkan adanya kekhawatiran dan pertanyaan yang serius dari berbagai pihak terhadap kebijakan tersebut. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara dan kebutuhan rakyat dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

(N/014)