Mahfud MD Kritik Rencana Potong Gaji Untuk Tapera: ‘Tidak Masuk Akal’ , Tantang Pemerintahan Jokowi?

JAKARTA -Rencana pemerintah untuk memotong sebagian gaji setiap pekerja di sektor formal guna mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kritik tajam dari eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Melalui pernyataannya, Mahfud menyampaikan keraguan atas keberhasilan rencana tersebut dan mempertanyakan kebijakan jaminan yang cukup untuk mendukung Tapera.

Menurut Mahfud, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang suara publik terkait Tapera. Dia mengemukakan bahwa jika tidak ada kebijakan jaminan yang benar-benar memastikan setiap penabung akan mendapatkan rumah dari pemerintah, maka rencana tersebut bisa dikatakan tidak masuk akal. Dalam penjelasannya, Mahfud mengambil contoh seorang pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan. Jika mereka menabung selama 30 tahun dengan potongan sekitar 3% per bulan, maka nilai tabungannya hanya akan sekitar Rp100 juta.

“Saat ini, Rp100 juta tidak akan cukup untuk membeli rumah, apalagi dalam jangka waktu 30 tahun ke depan, ditambah bunganya,” tegas Mahfud. Bahkan, dia menambahkan bahwa pekerja dengan gaji di atas Rp10 juta pun dalam 30 tahun hanya akan memiliki tabungan sekitar Rp225 juta, yang sulit digunakan untuk memiliki rumah.

Dalam konteks ini, Mahfud meragukan efektivitas Tapera dalam memberikan manfaat yang nyata bagi pekerja. Dia mengusulkan agar pekerja dengan gaji tinggi lebih baik mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak dini, yang mungkin jauh lebih murah daripada menabung 3% per bulan.

Selain itu, Mahfud juga mempertanyakan kebijakan yang menjamin para penabung untuk benar-benar mendapatkan rumah. Dia menyoroti akumulasi bunga yang, menurutnya, tidak akan memiliki dampak signifikan bagi keseluruhan tabungan, terutama bagi mereka yang harus berhenti bekerja sebelum mencapai 30 tahun.

Meskipun demikian, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, menegaskan bahwa penarikan gaji untuk Tapera tidak akan dibatalkan. Program ini dijadwalkan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Menurut Moeldoko, program Tapera akan berjalan setelah ada keputusan resmi dari Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan.

Penjelasan Moeldoko ini disampaikan dalam rangka menjawab kegelisahan dan miss pemahaman yang terjadi di masyarakat terkait Tapera. Meski demikian, Moeldoko mengakui bahwa sosialisasi mengenai Tapera belum dilakukan secara masif, sehingga masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab.

Dengan demikian, polemik seputar rencana potong gaji untuk mendukung Tapera terus menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat, sementara pemerintah terus berupaya memberikan penjelasan dan sosialisasi yang lebih konkret terkait kebijakan tersebut.

(N/014)