Polres Binjai Ungkap 3 Kasus Narkoba dalam Dua Hari, 56,25 Gram Sabu dan 14 Ekstasi Diamankan
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Plan of Development (PoD) daerah menyusul stagnasi pembahasan pengelolaan Blok South Andaman dengan Mubadala Energy dan SKK Migas.
Menurut Nasrul, tim daerah dinilai belum mampu menyajikan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat dalam pertemuan pada 26 Februari lalu, terutama terkait perdebatan skema pengolahan gas melalui floating production storage and offloading (FPSO) versus pemanfaatan fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
"Tim PoD Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum mampu menghadirkan analisis ekonomi-migas yang kompetitif dalam negosiasi," kata Nasrul di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.Baca Juga:
Ia menilai kelemahan utama tim daerah terletak pada minimnya penguasaan analisis teknis ekonomi migas serta diplomasi energi tingkat global.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat posisi tawar Aceh melemah dalam perundingan dengan pihak korporasi dan lembaga pemerintah pusat.
Nasrul menyebut, meskipun Aceh memiliki landasan politik dan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal itu tidak cukup tanpa dukungan data dan kalkulasi bisnis yang solid.
"Aceh tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik. Dibutuhkan tim yang memahami struktur biaya, model bisnis migas, dan strategi industri hulu secara komprehensif," ujarnya.
Ia mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap komposisi Tim PoD dengan melibatkan pakar ekonomi energi independen, praktisi industri migas, serta akademisi yang memiliki kompetensi teknis.
Menurut Nasrul, ketergantungan pada pendekatan politik tanpa dukungan analisis ilmiah hanya akan melemahkan posisi Aceh dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam.
"Tanpa penguatan kapasitas teknis, Aceh berisiko terus tersingkir dari ruang negosiasi utama," kata dia.
Ia menegaskan, pembenahan tim menjadi penting agar kepentingan Aceh sebagai daerah penghasil dapat diperjuangkan secara lebih profesional, berbasis data, dan memiliki legitimasi kuat dalam setiap tahap perundingan.*
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau kondisi bangunan gedung bersejarah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kel
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Forum Mahasiswa Aktivis dan Masyarakat (FMAM) Kota Tanjungbalai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui prog
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti fenomena masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa melewati prose
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDELAPAN puluh satu tahun perjalanan institusi Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung RI) bukan sekadar sebuah catatan t
OPINI