Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Plan of Development (PoD) daerah menyusul stagnasi pembahasan pengelolaan Blok South Andaman dengan Mubadala Energy dan SKK Migas.
Menurut Nasrul, tim daerah dinilai belum mampu menyajikan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat dalam pertemuan pada 26 Februari lalu, terutama terkait perdebatan skema pengolahan gas melalui floating production storage and offloading (FPSO) versus pemanfaatan fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
"Tim PoD Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum mampu menghadirkan analisis ekonomi-migas yang kompetitif dalam negosiasi," kata Nasrul di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.Baca Juga:
Ia menilai kelemahan utama tim daerah terletak pada minimnya penguasaan analisis teknis ekonomi migas serta diplomasi energi tingkat global.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat posisi tawar Aceh melemah dalam perundingan dengan pihak korporasi dan lembaga pemerintah pusat.
Nasrul menyebut, meskipun Aceh memiliki landasan politik dan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal itu tidak cukup tanpa dukungan data dan kalkulasi bisnis yang solid.
"Aceh tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik. Dibutuhkan tim yang memahami struktur biaya, model bisnis migas, dan strategi industri hulu secara komprehensif," ujarnya.
Ia mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap komposisi Tim PoD dengan melibatkan pakar ekonomi energi independen, praktisi industri migas, serta akademisi yang memiliki kompetensi teknis.
Menurut Nasrul, ketergantungan pada pendekatan politik tanpa dukungan analisis ilmiah hanya akan melemahkan posisi Aceh dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam.
"Tanpa penguatan kapasitas teknis, Aceh berisiko terus tersingkir dari ruang negosiasi utama," kata dia.
Ia menegaskan, pembenahan tim menjadi penting agar kepentingan Aceh sebagai daerah penghasil dapat diperjuangkan secara lebih profesional, berbasis data, dan memiliki legitimasi kuat dalam setiap tahap perundingan.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL