BANDA ACEH – Gubernur Aceh meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda penandatanganan Persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tungkulo Wilayah Kerja South Andaman.
Sikap ini muncul setelah adanya perbedaan pandangan dalam pertemuan dengan Mubadala Energy dan SKK Migas terkait skema pengembangan gas.
Pemerintah Aceh menyoroti rencana penggunaan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) di lepas pantai yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan ekonomi daerah, khususnya peluang pengolahan di daratan Aceh.Baca Juga:
Pengamat kebijakan publik yang juga akademisi Universitas Syiah Kuala, Nazrul Zaman, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak mengulang pola pengelolaan sumber daya alam seperti masa lalu.
Menurutnya, Aceh memiliki infrastruktur strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Arun Lhokseumawe yang semestinya dioptimalkan melalui skema pengolahan di darat (onshore processing facility).
Ia menilai, pendekatan tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
"Pengolahan di darat akan memberi dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat Aceh dibandingkan skema lepas pantai," ujar Nazrul dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya gas tidak mengulang sejarah ketimpangan ekonomi pada era pengelolaan Gas Arun yang dinilai meninggalkan dampak sosial jangka panjang di Aceh.
Menurutnya, aspek sosiologis dan ekologis wilayah juga perlu menjadi pertimbangan utama, bukan semata batas administratif laut.
Sementara itu, sikap Pemerintah Aceh disebut bukan penolakan terhadap investasi, melainkan dorongan agar investasi menghadirkan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya.
"Kami tidak menolak investasi, tetapi investasi harus menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh," kata Nazrul.
Di sisi lain, pengembangan Blok Andaman melibatkan kerja sama antara SKK Migas dan perusahaan energi internasional Mubadala Energy, yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan skema pengembangan lapangan.
SAMARINDA Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkoba di kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba Gang Langgar, Kota Sam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah surat terbuka yang diunggah melalui akun media sosial milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya,
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Kapal nelayan KM Mitra Jaya dilaporkan tenggelam di Perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam peristiwa terse
PERISTIWA
BATU BARA Polemik penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, men
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang juga dikenal Gus Ipul, menegaskan tidak ada ruang aman bagi aparatur sipil negara yang
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Petugas gabungan menemukan enam kilogram narkotika jenis daun ganja kering di dalam blok hunian maximum security Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuf
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Koperasi Syariah Perintis Mart 2 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke14 dengan tema Tumbuh, Menguat, Bermanfaat di D
EKONOMI
BANDA ACEH Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Pl
EKONOMI
