Dua Tahun Prabowo-Gibran, Maruli Siahaan Tegaskan Hukum Wajib Adil dan Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Maruli mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam mendorong reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan hak asasi manusia (HAM), serta pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, ia menilai berbagai upaya tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Maruli, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada 2026 menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia.

Baca Juga:

• Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek

Ia menilai pembaruan tersebut perlu diikuti dengan penerapan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan konsisten agar tujuan mewujudkan keadilan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam bidang pemasyarakatan, Maruli juga menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan kapasitas, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.

Penerapan pidana alternatif, kata dia, juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.Sebagai purnawirawan Polri dan anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli memandang penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Profesionalitas aparat, transparansi proses hukum, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan saksi dan korban, pemenuhan HAM, serta kemudahan akses terhadap keadilan juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menyangkut perlindungan hak setiap warga negara.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Maruli berharap berbagai kebijakan yang telah dijalankan dapat dilanjutkan dengan evaluasi yang objektif, pengawasan efektif, serta koordinasi yang lebih kuat antarlembaga negara.

Ia menegaskan DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemberian masukan terhadap program yang masih membutuhkan perbaikan.

Bagi Maruli, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari ketegasan negara dalam menindak pelanggaran. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan adanya rasa aman, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil.

Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Maruli meyakini komitmen pemerintah, dukungan DPR RI, serta pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.* (dh)

Konsul Jenderal Jepang Pamit, Wali Kota Medan Rico Waas Dorong Penguatan Kerja Sama Sektor Strategis

Peringati Hari Santri 2026, Wali Kota Medan Ajak Pesantren Adaptasi Perkembangan Zaman

IHSG Melemah Tajam Pagi Ini, Saham MORA, TPIA hingga CUAN Tertekan

Sapu Bersih Blok Hunian A dan B, Petugas Lapas Binjai Kompak Bangun Budaya Hidup Sehat

Bongkar Ratusan Kasus Kekerasan Aparat di 2 Tahun Prabowo, KontraS Dibalas Menham Pigai: Minta Sabar

Sarang Judol Apartemen Medan Digerebek Polda Sumut, 5 'Alumni' Kamboja Digaji Rp 10 Juta Diciduk