Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG 3 kilogram di wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Teluk Nibung, Rabu, 3 Juni 2026.
Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Fadly Abdina didampingi unsur Pemerintah Kota Tanjungbalai, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tajul Abrar Ritonga, Kepala Bagian Perekonomian Rini Diana, serta jajaran terkait lainnya.Baca Juga:
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah agen LPG PT Gas Mas Nusantara di Jalan Masjid Beting Simelur, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.
Selain itu, tim juga melakukan pemantauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yakni PT Tomimaru Gasindo, PT Anugerah Tetap Jaga, dan PT Selina Jaya Sempurna.
Menurut Fadly, sidak dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat sekaligus memantau langsung proses distribusi gas bersubsidi di lapangan.
"Kami ingin memastikan akar persoalan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram. Karena itu, kami turun langsung melakukan pengecekan ke agen, SPBE, dan pangkalan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly kembali mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kota Tanjungbalai Nomor 500/9008 tentang Penertiban Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah mewajibkan setiap pangkalan memasang papan informasi yang mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), memastikan LPG 3 kilogram hanya disalurkan kepada rumah tangga dan usaha mikro, serta melarang penjualan gas bersubsidi kepada pengecer atau kedai.
Pemerintah juga mewajibkan agen menyalurkan LPG langsung ke pangkalan resmi sesuai alamat izin usaha dan melaporkan setiap perubahan data pangkalan kepada pemerintah daerah.
Fadly menegaskan bahwa agen maupun pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dilaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menemukan adanya indikasi pengurangan pasokan LPG 3 kilogram di tingkat agen.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN