Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan partainya terus memantau langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut aktif mendekati kader-kader partai lain, termasuk kader PDIP di berbagai daerah.
Meski mengakui adanya upaya pendekatan tersebut, Deddy menegaskan PDIP tidak merasa khawatir menghadapi manuver politik PSI yang belakangan semakin intens menjelang kontestasi politik mendatang.
Menurut Deddy, pemantauan dilakukan terhadap berbagai aktivitas PSI di sejumlah wilayah, mulai dari pendekatan kepada anggota legislatif, kepala daerah, pengurus partai, hingga kader di tingkat akar rumput.Baca Juga:
"Kalau ditanya apakah kami mengawasi gerakan mereka, tentu kami perhatikan. Tetapi kami tidak merasa takut," kata Deddy Sitorus dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Deddy saat menanggapi kabar yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.
Menurut Deddy, hubungan politik antara PDIP dan Jokowi sudah berakhir sejak mantan Presiden tersebut tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng itu.
"Bagi kami urusan dengan Jokowi sudah selesai. Beliau sudah bukan anggota partai. Mau memakai jaket partai apa pun itu menjadi hak beliau," ujarnya.
Deddy menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kehadiran Jokowi dalam struktur PSI nantinya akan berdampak besar terhadap peta politik nasional maupun kekuatan elektoral PDIP.
Ia mengatakan Pemilu masih cukup lama sehingga dinamika politik masih bisa berubah.
"Kita lihat saja nanti. Pemilu masih jauh dan situasi politik masih sangat dinamis," katanya.
Dalam keterangannya, Deddy juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya tawaran bantuan material kepada sejumlah kader yang diajak bergabung ke PSI.
Namun ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN