JAKARTA – Pengacara senior Elza Syarief menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya.
Keputusan itu diambil setelah Elza mengaku meragukan kejujuran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
Elza mengatakan, selama mendampingi Sony Sonjaya, dirinya mendapatkan sejumlah informasi yang dinilai bertentangan dengan pernyataan kliennya selama ini.Baca Juga:
Menurut dia, Sony sebelumnya mengaku bersih dan tidak terlibat dalam praktik penerimaan uang yang kini menjadi bagian dari penyelidikan Kejaksaan Agung.
"Pak Sony sebelumnya bersumpah bersih. Namun saya mendapat informasi bahwa ada penerimaan uang secara rutin. Karena itu saya menilai beliau tidak jujur," kata Elza, Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut Elza, kondisi tersebut membuat dirinya sulit melanjutkan pendampingan hukum, termasuk terkait rencana Sony untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Selain persoalan kejujuran, Elza mengaku merasa tidak nyaman selama menjadi kuasa hukum Sony.
Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membatasi akses dirinya terhadap informasi terkait perkara korupsi MBG yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
"Saya tidak nyaman, sepertinya mau saya tidak sebagai kuasa hukumnya karena takut terbuka kedoknya, mereka merasa saya berbahaya dan saya melihat mau supaya saya cabut kuasanya (terhadap Sony)," ujarnya.
"Sebelum saya dicabut, saya mundur saja. Sama saja dicabut atau mundur yang penting saya bukan kuasa hukumnya lagi," kata dia.
Elza juga menegaskan bahwa selama mendampingi Sony Sonjaya, dirinya tidak pernah menerima bayaran.
Ia mengaku memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena ingin membantu mengungkap kasus korupsi MBG secara terang dan terbuka kepada publik.
JAKARTA Politikus Ferdinand Hutahaean menanggapi temuan alat pelacak atau tracker yang ditemukan oleh Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan partainya terus memantau langkah politik Partai Solidaritas Indonesi
POLITIK
PALU Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026), memicu kepanika
PERISTIWA
JAKARTA Pengacara senior Elza Syarief menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Progra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APB
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusa
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir
PERISTIWA
