Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangannya, Fahmi menilai persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden Pemilu 2024 tidak tepat jika kembali diperiksa melalui mekanisme PHPU setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan pasangan terpilih telah dilantik.

Fahmi menyampaikan pandangan tersebut dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Sidang MK, Eks Ketua KPU Jelaskan Mengapa Tak Ragukan Ijazah Gibran

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Fahmi mengatakan perkara tersebut menyangkut dua rezim hukum yang menurutnya harus dibedakan, yakni hukum pemilu dan hukum mengenai jabatan presiden serta wakil presiden.

"Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang," jelas Fahmi.

Fahmi menjelaskan seseorang sebelum dilantik masih berstatus sebagai calon, bakal calon, pasangan calon, atau pasangan calon terpilih.

Namun, setelah dilantik, status tersebut berubah menjadi presiden atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional.

"Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab bukanlah tentang apakah terdapat masalah atau persoalan terkait persyaratan pencalonan seorang presiden atau wakil presiden, melainkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan presiden-wakil presiden terpilih telah dilantik, apakah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih dapat ditarik kembali ke dalam rezim perselisihan hasil pemilu presiden-wakil Presiden?" ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, setelah seluruh tahapan pemilu selesai, perselisihan hasil pemilu telah memperoleh penetapan final.

Calon yang terpilih juga telah ditetapkan dan dilantik sebagai presiden atau wakil presiden.

Karena itu, menurut dia, persoalan mengenai syarat pencalonan tidak lagi berada dalam rezim hukum pemilu.

Sidang MK, Eks Ketua KPU Jelaskan Mengapa Tak Ragukan Ijazah Gibran

Memanas! Rullyandi Sebut Sidang Sengketa Gibran Ilegal, Hakim MK: Cabut Pernyataan atau Tak Bisa Hadir

Pakar Hukum Sebut Capres-Cawapres Sepaket: Jika Salah Satunya Tak Memenuhi Syarat, Hasil Pemilu Bisa Dinyatakan Batal

Soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Ketua KPU Ungkap Kronologi Lahirnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU

Sidang MK, Eks Ketua KPU: Tak Ada Motif untuk Mempermudah Gibran

Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini