Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Permana, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (15/6/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Asep dilakukan untuk mendalami sejumlah data produksi batu bara serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dalam perkara tersebut.
"Penyidik meminta keterangan terkait data produksi batu bara dan PNBP yang berkaitan dengan perkara korporasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/6/2026).Baca Juga:
Selain itu, penyidik juga menelusuri informasi terkait aktivitas pengangkutan batu bara, termasuk penggunaan jetty atau dermaga yang digunakan perusahaan dalam operasional tambang.
Menurut KPK, aspek tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP yang seharusnya disetorkan perusahaan kepada negara.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menyeret sejumlah pihak.
KPK menyebut dugaan aliran dana gratifikasi dalam kasus ini juga berkaitan dengan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang diduga menerima jatah dari setiap metrik ton produksi batu bara.
Penyidik masih terus mendalami aliran dana, keterlibatan pihak perusahaan, serta dugaan keuntungan yang diterima sejumlah pihak dalam kasus tersebut.*
(k/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN