JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Permana, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (15/6/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Asep dilakukan untuk mendalami sejumlah data produksi batu bara serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dalam perkara tersebut.
"Penyidik meminta keterangan terkait data produksi batu bara dan PNBP yang berkaitan dengan perkara korporasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/6/2026).Baca Juga:
Selain itu, penyidik juga menelusuri informasi terkait aktivitas pengangkutan batu bara, termasuk penggunaan jetty atau dermaga yang digunakan perusahaan dalam operasional tambang.
Menurut KPK, aspek tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP yang seharusnya disetorkan perusahaan kepada negara.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menyeret sejumlah pihak.
KPK menyebut dugaan aliran dana gratifikasi dalam kasus ini juga berkaitan dengan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang diduga menerima jatah dari setiap metrik ton produksi batu bara.
Penyidik masih terus mendalami aliran dana, keterlibatan pihak perusahaan, serta dugaan keuntungan yang diterima sejumlah pihak dalam kasus tersebut.*
(k/dh)
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
