BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang menyeret Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, para saksi yang diperiksa berasal dari unsur internal maupun eksternal Ombudsman.
"Dari internal ada, dari pihak luar juga ada. Yang jelas pemeriksaan sudah lebih dari 15 orang saksi," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (22/4/2026).Baca Juga:
Anang menjelaskan, penyidik saat ini masih fokus mendalami keterangan saksi serta mengumpulkan berbagai dokumen pendukung untuk memperkuat konstruksi perkara.
Namun, ia belum merinci identitas para saksi maupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik.
Kejagung menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh sebelum mengambil langkah hukum lanjutan dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut Hery diduga menerima uang sekitar Rp1,5 miliar dari pihak swasta berinisial LKM, yang merupakan direktur perusahaan PT TSHI.
Kasus ini bermula dari permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melibatkan PT TSHI dengan Kementerian Kehutanan, sebelum kemudian diduga terjadi upaya pengaturan kebijakan melalui peran Hery Susanto.
"Yang bersangkutan diduga menerima sekitar Rp1,5 miliar dari direktur PT TSHI," ujar Syarief.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hery Susanto telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama.*
(k/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN