Pengamat dan Fenomena Post Truth

Oleh:Natalius Pigai.

"Ramai-ramai membunuh kebenaran, agar bersama-sama hidup dalam kebohongan."

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo sudah berlangsung 1,6 tahun lebih. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dituliskan dan dilakukan oleh pemerintah selama ini berjalan dalam koridor yang jelas, yaitu agenda transformasi bangsa.

Baca Juga:

• Modal Usaha Rp100 Juta dari KUR BRI 2026, Ini Cara Ajukan dan Syaratnya

Dinilai secara paripurna oleh berbagai kalangan, termasuk mayoritas masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ratusan juta.

Satu setengah tahun, seiring waktu berjalan, saya mengikuti apa yang dipertontonkan para pengamat dan buzzer serta oposisi, ibarat panggung sandiwara, memetik dawai tua tak berguna, hanya menguasai nada minor sehingga tampak membosankan.

Kelompok Oposisi tampak ofensif dengan kritikan-kritikan yang tidak bermutu, tidak menohok, dan cenderung ad hominem dan nihil intelektual.

Karena itu memasuki tahun yang kedua pemerintahan, tulisan ini difokuskan untuk membuka tabiat para pengamat, oposisi, pollster dan buzzer para "pembunuh kebenaran".

Pengamat, polster, oposisi, buzzer, dan pembenci pemerintah yang mengklaim diri sebagai orang-orang lingkar dalam pemegang otoritas intelektual yang sebenarnya patut diduga memiliki disposisi politik dengan kelompok yang kalah dalam pemilu, kerabat, atau tidak lain dan tidak bukan, keyakinan saya, mereka adalah komprador dengan para maling dan perampok uang negara.

Korelasinya berbasis pada fakta dan informasi yang telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa selama ini.

Tidak terasa kurun waktu 1,6 tahun itu pula pengamat dan pembunuh kebenaran serta simpatisan berkoar-koar memaki-maki pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan seiring bersama berlalunya waktu.

Saya mencatat kredo para pembunuh kebenaran: "pemerintahan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah tidak memberantas mafia, kartel, pemerintah tidak menepati janji, pemerintah tidak menegakkan HAM, tidak berkomitmen pada rakyat, tidak konsisten, tidak demokratis, tidak bermoral, tidak menghormati kebebasan ekspresi".

Semua kata-kata memang enak didengar di kuping para pembenci, karena memang mereka suka kredo-kredo kering nihil literasi seperti ini.

Modal Usaha Rp100 Juta dari KUR BRI 2026, Ini Cara Ajukan dan Syaratnya

Wakil Wali Kota Medan Ajak Relawan Yakinkan Publik Soal RS Pemerintah: Kami Sudah Berbenah, Tak Seperti Dulu Lagi

UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

RI Kejar Investasi Rp 13.000 Triliun hingga 2029, Rosan Sebut Target dari Bappenas untuk Dorong Ekonomi 8 Persen

Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan PLTS, Fokus Kurangi Ketergantungan Pembangkit Diesel Nasional

Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga