Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
Oleh:Natalius Pigai.
"Ramai-ramai membunuh kebenaran, agar bersama-sama hidup dalam kebohongan."
Pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo sudah berlangsung 1,6 tahun lebih. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dituliskan dan dilakukan oleh pemerintah selama ini berjalan dalam koridor yang jelas, yaitu agenda transformasi bangsa.Baca Juga:
Dinilai secara paripurna oleh berbagai kalangan, termasuk mayoritas masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ratusan juta.
Satu setengah tahun, seiring waktu berjalan, saya mengikuti apa yang dipertontonkan para pengamat dan buzzer serta oposisi, ibarat panggung sandiwara, memetik dawai tua tak berguna, hanya menguasai nada minor sehingga tampak membosankan.
Kelompok Oposisi tampak ofensif dengan kritikan-kritikan yang tidak bermutu, tidak menohok, dan cenderung ad hominem dan nihil intelektual.
Karena itu memasuki tahun yang kedua pemerintahan, tulisan ini difokuskan untuk membuka tabiat para pengamat, oposisi, pollster dan buzzer para "pembunuh kebenaran".
Pengamat, polster, oposisi, buzzer, dan pembenci pemerintah yang mengklaim diri sebagai orang-orang lingkar dalam pemegang otoritas intelektual yang sebenarnya patut diduga memiliki disposisi politik dengan kelompok yang kalah dalam pemilu, kerabat, atau tidak lain dan tidak bukan, keyakinan saya, mereka adalah komprador dengan para maling dan perampok uang negara.
Korelasinya berbasis pada fakta dan informasi yang telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa selama ini.
Tidak terasa kurun waktu 1,6 tahun itu pula pengamat dan pembunuh kebenaran serta simpatisan berkoar-koar memaki-maki pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan seiring bersama berlalunya waktu.
Saya mencatat kredo para pembunuh kebenaran: "pemerintahan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah tidak memberantas mafia, kartel, pemerintah tidak menepati janji, pemerintah tidak menegakkan HAM, tidak berkomitmen pada rakyat, tidak konsisten, tidak demokratis, tidak bermoral, tidak menghormati kebebasan ekspresi".
Semua kata-kata memang enak didengar di kuping para pembenci, karena memang mereka suka kredo-kredo kering nihil literasi seperti ini.
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK