Pengamat dan Fenomena Post Truth

Kita sudah terlalu lama hidup di dalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan, pengikut seorang oknum Individu.

Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Prabowo sedang memimpin secara rasional agar tiap warga negara hidup berkreasi dan berkompetisi.

Sangat ironis bahwa kelompok yang mengaku intelektual tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan. Mereka juga tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumiputera karena cenderung berlaku sebagai hamba sahaja.

Berbeda dengan rakyat kecil yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum marginal. Oleh karena itulah kami menghormati kaum bumiputera dan mereka yang termarginalisasi.

Sudah 1,6 tahun berbagai sandiwara dipertontonkan para pengamat. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan intelektual, mampu mengontrol otoritas negara dengan otak mereka. Mereka mempertontonkan kepada publik pola pikir pongah dan bedebah.

Di saat yang sama para pembunuh kebenaran ini juga menyerang secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan.

Menyerang pemerintah dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Pemerintahan saat ini sedang memperbaiki labilitas integrasi vertikal dan horizontal yaitu antara negara dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam; sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim.

Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kiai, ustaz, habib, telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini.

Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seharusnya kita harus membangun integrasi nasional secara bersama-sama.

Kami tidak ingin berbagai kebijakan dan tindakan pendukung lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara apapun. Bagi kami, Demokrasi Nomor Satu.

Modal Usaha Rp100 Juta dari KUR BRI 2026, Ini Cara Ajukan dan Syaratnya

Wakil Wali Kota Medan Ajak Relawan Yakinkan Publik Soal RS Pemerintah: Kami Sudah Berbenah, Tak Seperti Dulu Lagi

UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

RI Kejar Investasi Rp 13.000 Triliun hingga 2029, Rosan Sebut Target dari Bappenas untuk Dorong Ekonomi 8 Persen

Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan PLTS, Fokus Kurangi Ketergantungan Pembangkit Diesel Nasional

Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga