Saksi Ungkap Pesan “DPR Minta Kopi” dari Gus Alex di Sidang Korupsi Haji, Apa Maknanya?
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
Dalam percakapan tersebut, Gus Alex disebut mengirim pesan yang berbunyi, "DPR minta kopi".
Percakapan itu diungkap Syihabul saat menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.Baca Juga:
Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menanyakan apakah komunikasi Syihabul dengan Gus Alex hanya berkaitan dengan upaya pemberangkatan jemaah melalui kuota haji tambahan 2024.
Jaksa kemudian menanyakan apakah Gus Alex pernah menghubungi Syihabul dengan kalimat "DPR minta kopi". Syihabul membenarkan adanya percakapan tersebut.
Namun, Syihabul menegaskan informasi itu disampaikannya kepada penyidik berdasarkan percakapan WhatsApp yang terjadi antara dirinya dan Gus Alex.
Syihabul mengatakan Gus Alex awalnya menghubunginya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Syihabul mengaku sedang berada di Jeddah, Arab Saudi.
"Gus, ini ada DPR minta kopi," ujar Syihabul mengungkap isi pesan yang diterimanya dari Gus Alex.
Setelah kembali dari Arab Saudi, Syihabul mengaku bertemu dengan Gus Alex.
Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menanyakan maksud pembicaraan mengenai "DPR minta kopi".
"Gus, gimana kabarnya terkait dengan DPR minta kopi?" kata Syihabul menirukan pertanyaannya kepada Gus Alex.
"Alhamdulillah pun mantun," kata Syihabul kembali menirukan perkataan Gus Alex.
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL