Jelang Sidang Perdana Besok, Tim Hukum Roy Suryo Siapkan 14-15 Poin Nota Perlawanan
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) siang.
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam dokumen bertajuk Tuntutan 11+9.
Baca Juga:Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, mengatakan massa aksi berasal dari berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah.
Mereka akan terlebih dahulu berkumpul di titik kumpul yang telah disepakati sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.
"Hari ini kawan-kawan dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu bergerak bersama menuju Bundaran HI," kata Rizaldy, Senin.
Aksi ini melibatkan aliansi yang menamakan diri Persatuan Rakyat Indonesia Anti-Imperialis (Perisai).
Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KBM UT Jakarta, KABMU UNAS, Sentral Perjuangan Pemuda, serta beberapa kelompok GMNI dari wilayah Jakarta Pusat dan Depok.
Menurut Rizaldy, pergerakan massa akan difokuskan dari sisi selatan Bundaran HI, tepatnya kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman.
20 Tuntutan dalam Aksi
Aliansi Perisai membawa total 20 tuntutan yang dibagi dalam dua kategori, yakni 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.
Isu yang diangkat meliputi ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan dan agraria.
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi peran Karang Taruna Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kegiatan sosial da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan. Informasi yang se
NASIONAL