KPK Temukan Surat Edaran Antikorupsi di Rektorat Unsoed, Malah Ada Dugaan Pengondisian PMB
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) siang.
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam dokumen bertajuk Tuntutan 11+9.
Baca Juga:Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, mengatakan massa aksi berasal dari berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah.
Mereka akan terlebih dahulu berkumpul di titik kumpul yang telah disepakati sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.
"Hari ini kawan-kawan dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu bergerak bersama menuju Bundaran HI," kata Rizaldy, Senin.
Aksi ini melibatkan aliansi yang menamakan diri Persatuan Rakyat Indonesia Anti-Imperialis (Perisai).
Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KBM UT Jakarta, KABMU UNAS, Sentral Perjuangan Pemuda, serta beberapa kelompok GMNI dari wilayah Jakarta Pusat dan Depok.
Menurut Rizaldy, pergerakan massa akan difokuskan dari sisi selatan Bundaran HI, tepatnya kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman.
20 Tuntutan dalam Aksi
Aliansi Perisai membawa total 20 tuntutan yang dibagi dalam dua kategori, yakni 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.
Isu yang diangkat meliputi ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan dan agraria.
11 tuntutan mendesak
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
Baca Juga:
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20% persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.
11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.
9 tuntutan umum
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
Baca Juga:
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.
Kepolisian memastikan pengamanan aksi akan dilakukan dengan melibatkan ribuan personel gabungan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyebut sebanyak 5.955 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek telah disiagakan.
Selain Bundaran HI, sejumlah titik lain seperti kawasan Monas, Gedung DPR RI, dan ruas jalan protokol juga diperkirakan terdampak aksi.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
Pengguna jalan diminta berangkat lebih awal dan memanfaatkan aplikasi navigasi untuk mencari jalur alternatif.
Baca Juga:
Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain kawasan Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, Kebon Sirih, hingga sekitar DPR/MPR RI.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) secara be
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan 292 unit alat tangkap ikan jenis jaring insang dari Pemerintah Provinsi Sumat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bersama anakanak Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhatihati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran reke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Selasa, 25 Agustus 2026. Berdasarkan harga
EKONOMI
JAKARTA Nasi masih menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan pada satu jenis panga
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau. Smartphone ini membawa sejumlah fitur y
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL