Masyarakat Desil 9 dan 10 Dilarang Beli BBM Subsidi, Bahlil: Jangan Ambil Hak Rakyat!

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Imbauan itu ditujukan terutama kepada masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10.

Bahlil mengatakan kelompok tersebut masuk kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi

Menurut dia, BBM subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," jelas Bahlil, Rabu (19/8/2026).

Pembagian kelompok ekonomi tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam data tersebut, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5 masuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan penggunaan data desil dalam penyaluran BBM subsidi, termasuk Pertalite.

Bahlil mengatakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi belum diputuskan.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji," ujar Bahlil.

Saat ini, pembelian sejumlah jenis BBM subsidi juga telah memiliki batas volume harian.

BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi

Rico Waas Resmikan Gallery Mustika Deli, Dorong UMKM Medan Tembus Pasar Global

Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KUA-PPAS RAPBD 2027, Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Pembangunan

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum KUA-PPAS R-APBD 2027, Soroti PAD hingga Kesejahteraan Masyarakat

IKN Dapat Rp6,7 Triliun di APBN 2027, Fokus Kejar Gedung Legislatif-Yudikatif