KPK Temukan Surat Edaran Antikorupsi di Rektorat Unsoed, Malah Ada Dugaan Pengondisian PMB
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran rekening masyarakat.
Imbauan ini disampaikan setelah rekening bank milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang menampung donasi untuk aksi di Jakarta, ditindak.
Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan tindakan terhadap rekening masyarakat perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap industri perbankan.Baca Juga:
"Saya kira rekan-rekan kepolisian jauh harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Salah satunya ya kepentingan ekonomi kita. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini kepentingan ekonomi kita adalah ya trust building yang menjadi reputasi dari perbankan,"kata Anam dalam siaran pers, Selasa (25/8/2026).
Menurut Anam, pemblokiran atau penundaan transaksi rekening dapat dilakukan apabila terdapat dasar yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Namun, tindakan tersebut tetap perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau ada indikasi TPPU, ada indikasi apa namanya terorisme, macam-macam. Kalau kayak gitu, di internasional pun juga dibolehkan, ya, dan memang ini menjadi kewajiban perbankan," kata dia.
Anam juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan terhadap perbankan Indonesia, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
"Yang paling penting dalam konteks ini adalah hak menyuarakan pendapat, kebebasan berekspresi dan sebagainya adalah hak asasi manusia, hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita dan undang-undang HAM di Indonesia," ujar dia.
Persoalan rekening Supriyono mencuat setelah rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) secara be
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan 292 unit alat tangkap ikan jenis jaring insang dari Pemerintah Provinsi Sumat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bersama anakanak Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhatihati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran reke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Selasa, 25 Agustus 2026. Berdasarkan harga
EKONOMI
JAKARTA Nasi masih menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan pada satu jenis panga
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau. Smartphone ini membawa sejumlah fitur y
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL