Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian Pemkot Medan untuk menutup celah terjadinya korupsi.
"Kami menutup betul celah celah korupsi. Saya ingatkan jajaran untuk memperkuat integritas termasuk perkuat tata kelola pemerintahan," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Senin (24/8/2026).Baca Juga:
Rico mengatakan Pemkot Medan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Digitalisasi sistem pemerintahan juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi.
Menurut dia, Pemkot Medan telah memiliki sejumlah aplikasi dan sistem pendukung untuk mencegah serta mengawasi potensi pelanggaran.
Sistem tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), Saber Pungli, dan Tempat Konsultasi Pengawasan Intern (Topi Kita).
Selain mengandalkan sistem digital, Pemkot Medan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja.
Jajaran terkait diminta mengoptimalkan pemeriksaan agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
"Kami juga terus membangun integritas, membangun teladan moral yang kuat dan komitmen antikorupsi," ujarnya.
Rico mengatakan pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK