Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
MEDAN — Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditunda setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan tidak hadir sesuai jadwal.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang diketuai Cipto Hosari Nababan tampak kesal atas ketidaksiapan pihak jaksa.
Persidangan yang berlangsung di ruang Cakra Utama pada Senin, 12 Oktober 2026, akhirnya dijadwalkan ulang pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB.Baca Juga:
"Mana saksinya?" ujar Cipto saat membuka persidangan.
Tim JPU Kejari Belawan kemudian menjelaskan bahwa baru satu saksi dari KSOP Belawan yang hadir.
Sementara itu, saksi lain yang ditunggu disebut masih berada di area parkir.
Penjelasan tersebut tidak meredakan kekesalan hakim.
Cipto menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan harus menghargai waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
"Parkiran mana, parkiran Sun Plaza? Kalau sidang dijadwalkan jam 10, ya tepat waktulah. Ini pelajaran bagi masyarakat agar menghargai persidangan," tegasnya.
Karena saksi yang dibutuhkan belum lengkap, majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan saksi dan memutuskan menunda persidangan hingga pekan berikutnya.
"Sidang ditunda ke Senin (19/10/2026) jam 10," kata Cipto sembari mengetuk palu.
Dalam perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal tersebut, terdapat empat orang yang duduk sebagai terdakwa.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK