Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
MEDAN — Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali memanas.
Perseteruan kali ini melibatkan anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Perselisihan bermula ketika Doli mengaku tidak ingat adanya pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan pemerintah.Baca Juga:
Hasyim kemudian menyindir pernyataan Doli.
Ia menyebut Doli hadir dalam rapat pembahasan draf PKPU pada 20 September 2023 dan ikut menandatangani dokumen kesimpulan rapat tersebut.
"Saya teringat Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, 'lupa boleh, munafik jangan'," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Menanggapi sindiran tersebut, Doli tidak hanya membahas polemik aturan pemilu, tetapi juga mempertanyakan jabatan Hasyim sebagai Komisaris Independen di PTPN I, salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.
Doli mempertanyakan proses pengangkatan Hasyim dan pihak yang memberinya jabatan tersebut.
Ia juga menilai latar belakang Hasyim perlu dijelaskan karena tidak berkaitan langsung dengan bidang perkebunan.
"Saya tanya, dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu? Hadiah dari siapa?" kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan?" tandasnya.
Berdasarkan penelusuran di laman PTPN I, Hasyim menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 30 Juni 2026.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK