Sebelumnya, ia diberhentikan dari jabatan Ketua KPU pada 3 Juli 2024.
Di luar saling sindir tersebut, Doli kembali menyoroti dugaan kemunculan pasal yang dinilai tidak dibahas secara terbuka dalam proses konsultasi antara DPR dan KPU.
Menurut Doli, Pasal 19 PKPU yang mengatur pengecualian persyaratan ijazah SMA atau sederajat bagi seseorang yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi baru diketahui setelah pembahasan DPR dan KPU rampung pada akhir 2023.
Ia mengatakan, dalam mekanisme konsultasi, KPU biasanya mengirimkan dokumen yang menjelaskan perubahan maupun penambahan ketentuan dalam rancangan peraturan.
Dokumen itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengetahui dan membahas pasal-pasal yang akan diubah atau ditambahkan.
"Makanya kita baru kaget kenapa kok tiba-tiba jadi gini, kenapa tidak dibahas pada saat itu. Kan biasanya ya KPU maupun Bawaslu itu kirim surat permohonan konsultasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Nah, lampirannya ada dua. Pertama adalah pasal-pasal yang berubah dari PKPU sebelumnya. Kemudian ada penambahan di antara pasal ini dengan pasal ini tambah pasal ini, gitu, itu dijelasin," ucapnya.
Doli menduga kemunculan ketentuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Namun, dugaan tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti secara hukum.
Menurut Doli, waktu kemunculan pasal itu juga menjadi persoalan karena berdekatan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan usia pencalonan pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu ditelusuri, terutama karena menurutnya mekanisme kemunculan pasal tersebut berbeda dari proses yang lazim dilakukan dalam penyusunan peraturan pemilu.
JAKARTA Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru. Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metr
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
