Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
MEDAN — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (BTT) Dinas Kesehatan Batu Bara tahun anggaran 2022 senilai Rp1,15 miliar.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu Bara, Ichsan Aulia Batubara, dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).
Dalam perkara tersebut, Deni sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Batu Bara sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).Baca Juga:
Ia kemudian diangkat menjadi kepala dinas menggantikan Wahid Khusyairi.
"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," ucap Ichsan.
Selain pidana penjara, jaksa menuntut Deni membayar denda sebesar Rp500 juta.
Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.
"Apabila Deni tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang cukup untuk melunasi denda tersebut, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara pengganti denda selama 140 hari," tambah Ichsan.
Jaksa juga menuntut Deni membayar uang pengganti sebesar Rp188 juta atas kerugian keuangan negara yang disebut dinikmatinya.
Namun, uang pengganti tersebut telah dibayar lunas oleh Deni.
Pengembalian uang tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan tuntutan terhadap Deni.
Dalam perkara yang sama, Elvandri, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batu Bara, dituntut dua tahun enam bulan penjara.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK