KPK Temukan Surat Edaran Antikorupsi di Rektorat Unsoed, Malah Ada Dugaan Pengondisian PMB
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
Selain Bundaran HI, sejumlah titik lain seperti kawasan Monas, Gedung DPR RI, dan ruas jalan protokol juga diperkirakan terdampak aksi.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
Pengguna jalan diminta berangkat lebih awal dan memanfaatkan aplikasi navigasi untuk mencari jalur alternatif.
Baca Juga:
Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain kawasan Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, Kebon Sirih, hingga sekitar DPR/MPR RI.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) secara be
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan 292 unit alat tangkap ikan jenis jaring insang dari Pemerintah Provinsi Sumat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bersama anakanak Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhatihati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran reke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Selasa, 25 Agustus 2026. Berdasarkan harga
EKONOMI
JAKARTA Nasi masih menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan pada satu jenis panga
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau. Smartphone ini membawa sejumlah fitur y
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL