Buruh Kecewa dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Beri Tenggat DPR hingga 22 September

JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR.

Menurut Andi Gani, sejumlah isu yang selama ini diperjuangkan kelompok buruh belum terakomodasi dalam draf tersebut.

Andi mengatakan serikat pekerja telah menempuh jalur diplomasi selama sekitar empat bulan untuk mendorong lahirnya aturan ketenagakerjaan yang dinilai dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Namun, setelah menerima draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dari DPR, ia menyebut hasilnya mengecewakan bagi buruh.

"Kita sudah mencoba jalur diplomasi mungkin sekitar 4 bulan membentuk tim bersama dengan Apindo karena kita menginginkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini menjadi undang-undang ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua stakeholder. Tapi dengan draf yang kita dapatkan dari DPR RI, sangat-sangat mengecewakan kaum buruh," jelas Andi usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Andi mengatakan kelompok buruh masih memberikan waktu hingga 22 September 2026 kepada pemerintah dan DPR untuk merespons aspirasi mereka.

Jika tidak ada respons, buruh mempertimbangkan menggelar aksi besar di Jakarta.

"Karena itu, teman-teman sekalian, kami akan mencoba terus sampai tanggal 22 September. Itu menjadi batas akhir dari Gerakan Buruh Indonesia dan akan nanti disampaikan oleh Bung Sunarno yang sudah ditunjuk menjadi Panglima Aksi Koalisi Besar. Kelihatannya pilihan aksi besar masuk Jakarta akan menjadi pilihan buat Koalisi Besar," katanya.

Andi berharap pemerintah dan DPR merespons masukan kelompok buruh melalui jalur dialog.

"Dan tentunya kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul risiko mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar. Kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu membuat kami menempuh jalur diplomasi sekian panjang," tutur Andi Gani.

Andi mengatakan aksi buruh telah berlangsung di sejumlah daerah. Pada 10 September 2026, aksi disebut berlangsung di 30 kota.

Selanjutnya, buruh di Jawa Timur dijadwalkan menggelar aksi pada 17 September 2026.

Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

TNI Ungkap 44.677 Hektare Aset Tanah Bermasalah, Berpotensi Picu Konflik Agraria

Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia, Ada Apa?

Bupati Batu Bara Terima Audiensi KSBSI Sumut, Bahas Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh