JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam dua hari terakhir, Nusron tercatat tidak hadir dalam tiga agenda DPR.
Pada Selasa, 15 September 2026, Nusron absen dalam rapat Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, ia diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Rapat Komisi II DPR saat itu membahas pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria serta lahan sawah yang dilindungi.
Pada Rabu, 16 September 2026, Nusron kembali tidak hadir dalam agenda DPR.
Ia kembali diwakili Ossy Dermawan dalam pembahasan penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.
Nusron juga tidak menghadiri pembahasan tingkat I bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR pada Rabu sore.
Ossy Dermawan mengatakan kehadirannya dalam tiga agenda DPR tersebut merupakan penugasan dari Nusron Wahid.
Menurut Ossy, ketidakhadiran Nusron bukan berarti Menteri ATR/BPN tersebut berhenti menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan Nusron memiliki sejumlah agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
MEDAN Timsus JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau cur
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Partai Golkar Sumatera Utara menghormati proses hukum yang sedang dijalani anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dodhy Thahir.Sek
POLITIK
