MEDAN — Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan.
Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (Amara) Sumatera Utara meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai pengadaan tersebut.
Puluhan anggota Amara Sumut menyampaikan tuntutan itu melalui aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu, 16 September 2026.Baca Juga:
Dalam aksinya, massa mempertanyakan penggunaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Deli Serdang untuk pengadaan jilbab tersebut.
Mereka juga menyinggung Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita, yang merupakan istri Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.
Massa menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namun, tudingan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan massa dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Setibanya di Kantor Bupati Deli Serdang, massa tidak dapat masuk ke halaman kantor karena gerbang dijaga Satpol PP dan personel kepolisian.
Mereka kemudian membentangkan spanduk di pagar kantor dan menyampaikan tuntutan melalui orasi.
Salah satu spanduk mendesak agar Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita diperiksa terkait dugaan persoalan dalam pengadaan jilbab tersebut.
Karena gerbang kantor dalam keadaan terkunci, massa sempat menggedor pagar besi sambil meminta Bupati Asri Ludin Tambunan menemui mereka dan memberikan penjelasan.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui Kasatpol PP Marzuki dan Kepala Kesbangpol Anwar Sadat.
JAKARTA Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo,
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
