JAKARTA — Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung selama hampir dua tahun.
Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan polemik tersebut telah mengusik nama baik dan martabat kliennya.
Hal itu disampaikan Rivai setelah persidangan perkara yang menjerat Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis, 17 September 2026.Baca Juga:
Menurut Rivai, proses peradilan yang kini berjalan diharapkan dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik tersebut.
Ia mengatakan Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan melalui proses hukum.
"Beliau juga ingin nama baiknya segera dipulihkan dan beliau akan menyampaikan kepada hakim bagaimana terkoyaknya harkat dan martabat dari tuduhan yang dilempar selama hampir 2 tahun ini," ujar Rivai kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).
Rivai mengatakan Jokowi tidak ingin persoalan mengenai keaslian ijazahnya terus menjadi perdebatan melalui narasi di ruang publik.
Menurut dia, Jokowi ingin persoalan tersebut diuji melalui proses peradilan sehingga fakta dan bukti dapat diperiksa oleh majelis hakim.
Rivai juga menyatakan Jokowi siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan.
"Intinya Pak Jokowi sepanjang dipanggil oleh pengadilan, ya beliau tentunya akan hadir karena beliau sangat berkepentingan," kata Rivai.
Menurut Rivai, kehadiran Jokowi nantinya bukan hanya untuk menghadapi pihak yang berperkara.
Ia menyebut Jokowi juga ingin menghormati proses hukum dan membantu majelis hakim menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
