JAKARTA — Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp846 miliar yang disita Kejaksaan Agung merupakan milik kliennya.
Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, setelah Tim 9 Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan barang bukti perkara Febrie ke tahap penuntutan atau tahap II pada Jumat, 18 September 2026.
Pelimpahan dilakukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Baca Juga:
Febri mengatakan tim hukum belum dapat melihat seluruh berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Namun, dari dokumen yang sudah mereka periksa, daftar 38 aset yang disebut bernilai sekitar Rp846 miliar tidak ditemukan sebagai aset milik Febrie.
"Tadi kami coba lihat, apakah ada daftar aset 38 aset yang disebut Rp800-an miliar itu. Apakah daftar aset itu ada dalam berkas perkara, dari yang kami lihat, karena kami belum lihat semuanya, daftar 38 itu tidak kami temukan," ujarnya kepada wartawan.
Febri meminta informasi mengenai aset yang disita tidak langsung dipersepsikan sebagai aset milik Febrie.
Menurut dia, penyitaan aset dalam suatu perkara harus dibedakan dengan status kepemilikannya.
Terlebih, perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut melibatkan lebih dari satu tersangka.
"Yang disebutkan oleh Kejaksaan adalah aset-aset yang disita tersebut 'dalam perkara'. Nah, perkara ini kan ada beberapa orang tersangkanya," tuturnya.
Febri meminta setiap aset diperiksa secara individual.
Pemeriksaan itu, kata dia, mencakup dokumen kepemilikan serta pihak yang menguasai atau mengetahui keberadaan aset tersebut.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
