Jaga Kualitas MBG dan Kendalikan Harga Pangan, TPID Sumut Perkuat Tata Kelola SPPG
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
MEDAN — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu makanan sekaligus membantu mengendalikan harga pangan di Sumatera Utara.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan pengelolaan dapur SPPG harus dilakukan secara terencana.Baca Juga:
Hal itu mencakup penyusunan menu, pemilihan sumber bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga jadwal distribusi makanan.
Menurut Alfi, tata kelola yang baik dapat membantu SPPG menggunakan bahan pangan secara lebih efisien serta menjaga konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi makanan yang disalurkan.
"Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran," kata Alfi Syahriza pada kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat, 18 September 2026.
Alfi mengatakan TPID Sumut mendukung penguatan tata kelola SPPG.
Menurut dia, rantai pasok MBG perlu melibatkan berbagai pelaku usaha di daerah, seperti petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal.
Pelibatan tersebut, kata Alfi, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah," kata Alfi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan dalam setiap tahapan pengelolaan makanan di dapur SPPG.
Menurut Alfi, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen persyaratan administrasi.
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
NASIONAL
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
DELISERDANG Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualita
KESEHATAN