JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam dua hari terakhir, Nusron tercatat tidak hadir dalam tiga agenda DPR.
Pada Selasa, 15 September 2026, Nusron absen dalam rapat Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, ia diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Rapat Komisi II DPR saat itu membahas pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria serta lahan sawah yang dilindungi.
Pada Rabu, 16 September 2026, Nusron kembali tidak hadir dalam agenda DPR.
Ia kembali diwakili Ossy Dermawan dalam pembahasan penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.
Nusron juga tidak menghadiri pembahasan tingkat I bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR pada Rabu sore.
Ossy Dermawan mengatakan kehadirannya dalam tiga agenda DPR tersebut merupakan penugasan dari Nusron Wahid.
Menurut Ossy, ketidakhadiran Nusron bukan berarti Menteri ATR/BPN tersebut berhenti menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan Nusron memiliki sejumlah agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"Artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal," kata Ossy.
Namun, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Nusron berada di Jakarta atau tidak.
Meski begitu, ia mengatakan komunikasi dengan Nusron tetap berjalan, khususnya terkait tugasnya sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Ossy juga membantah kabar yang menyebut Nusron sedang sakit.
"Tidak," tegas dia.
"Masih (berkomunikasi). Ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau," kata Ossy.
Ketidakhadiran Nusron di sejumlah agenda DPR tersebut terjadi setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Delapan orang tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri.
Tiga tersangka lainnya disebut sebagai pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp106,3 miliar.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan. Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan di KPK.
Sementara itu, Nusron belum memberikan penjelasan langsung kepada publik mengenai ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda DPR tersebut.
Penjelasan mengenai aktivitasnya disampaikan oleh Ossy Dermawan yang menyebut Nusron masih menjalankan agenda yang telah terjadwal dan tetap memberikan arahan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.* (km/ad)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
