Eksekusi Hotel Sultan Memanas, Polisi Amankan 69 Orang yang Diduga Halangi Penyitaan Aset Negara
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG 3 kilogram di wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Teluk Nibung, Rabu, 3 Juni 2026.
Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Fadly Abdina didampingi unsur Pemerintah Kota Tanjungbalai, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tajul Abrar Ritonga, Kepala Bagian Perekonomian Rini Diana, serta jajaran terkait lainnya.Baca Juga:
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah agen LPG PT Gas Mas Nusantara di Jalan Masjid Beting Simelur, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.
Selain itu, tim juga melakukan pemantauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yakni PT Tomimaru Gasindo, PT Anugerah Tetap Jaga, dan PT Selina Jaya Sempurna.
Menurut Fadly, sidak dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat sekaligus memantau langsung proses distribusi gas bersubsidi di lapangan.
"Kami ingin memastikan akar persoalan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram. Karena itu, kami turun langsung melakukan pengecekan ke agen, SPBE, dan pangkalan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly kembali mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kota Tanjungbalai Nomor 500/9008 tentang Penertiban Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah mewajibkan setiap pangkalan memasang papan informasi yang mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), memastikan LPG 3 kilogram hanya disalurkan kepada rumah tangga dan usaha mikro, serta melarang penjualan gas bersubsidi kepada pengecer atau kedai.
Pemerintah juga mewajibkan agen menyalurkan LPG langsung ke pangkalan resmi sesuai alamat izin usaha dan melaporkan setiap perubahan data pangkalan kepada pemerintah daerah.
Fadly menegaskan bahwa agen maupun pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dilaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menemukan adanya indikasi pengurangan pasokan LPG 3 kilogram di tingkat agen.
Berdasarkan keterangan pengelola PT Gas Mas Nusantara, pasokan yang diterima dari SPBE masih berjalan normal sesuai Delivery Order (DO) yang diterbitkan.
Pihak agen menyebutkan distribusi harian mencapai sekitar 560 tabung LPG 3 kilogram yang berasal dari tiga Delivery Order setiap hari.
Setelah melakukan pemeriksaan di tingkat agen, rombongan melanjutkan sidak ke pangkalan LPG di Kecamatan Teluk Nibung.
Di Pangkalan Lokkot Marihot, diketahui pasokan mencapai 100 tabung per hari atau sekitar 450 tabung per minggu.
Sementara Pangkalan Umar Gultom menerima distribusi sekitar 100 tabung per minggu.
Fadly mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi agar pasokan dapat tersalurkan tepat sasaran dan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat segera teratasi.
"Kami berharap seluruh agen dan pangkalan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga distribusi LPG 3 kilogram kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," katanya.*
(ad)
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL
MEXICO CITY Tim nasional Kolombia meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Uzbekistan dengan skor
OLAHRAGA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pela
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, meninjau pela
PEMERINTAHAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Jun
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR Kebakaran hebat melanda kawasan Pajak Parluasan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis dini hari, 18 Juni 2026. Peri
PERISTIWA
JAKARTA Pasar ponsel pintar kelas harga Rp2 jutaan semakin kompetitif pada pertengahan 2026. Dengan dana terbatas, konsumen kini sudah bis
SAINS DAN TEKNOLOGI
TEBING TINGGI Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengapresiasi pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengantongi sejumlah informasi terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL