SURABAYA –Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada sejumlah kepala daerah berprestasi menuai kontroversi jelang Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Surabaya. Meskipun nama-nama kepala daerah yang akan mendapat tanda kehormatan telah diumumkan, penegakan fakta dari Istana menyebutkan bahwa Presiden tidak memiliki rencana kunjungan kerja ke Surabaya pada hari yang sama.
Dalam daftar penerima tanda kehormatan, terdapat 2 gubernur, 6 wali kota, dan 7 bupati, di antaranya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Namun, kehadiran Presiden dalam acara tersebut dibantah oleh Plt Deputi Protokol Pers dan Media, Yusuf Permana, yang menegaskan bahwa tidak ada agenda kunjungan kerja yang dijadwalkan.
Keputusan ini mencuatkan kritik dari sebagian masyarakat, terutama di media sosial, terkait pemberian tanda kehormatan kepada kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden. Gibran adalah putra Jokowi, yang baru-baru ini ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden terpilih 2024-2029, sementara Bobby adalah menantu Jokowi.
Baca Juga:
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengumumkan nama-nama kepala daerah yang akan menerima tanda jasa tersebut, mencakup tokoh-tokoh seperti Bu Khofifah (Gubernur Jatim), Medan, Bojonegoro, Surakarta, dan Banyuwangi.
Kritik ini muncul karena penilaian subjektif terkait pemberian tanda kehormatan, terutama jika dikaitkan dengan hubungan personal antara penerima dan pemberi tanda jasa. Hal ini menggugah pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam proses pemberian penghargaan di tingkat nasional.
Baca Juga:
Hasil dari kontroversi ini masih menunggu bagaimana respons pemerintah dan masyarakat terhadap isu ini serta dampaknya terhadap pengakuan prestasi kepala daerah secara objektif. Kita tunggu kabar selanjutnya dari peristiwa ini.
(N/014)
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi