Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), Prabowo menyatakan bahwa dirinya menemukan adanya fenomena yang disebut sebagai "deep state" atau negara bayangan yang beroperasi dalam tubuh pemerintahan.
Prabowo menjelaskan bahwa fenomena ini tercermin dalam tindakan sejumlah pejabat tinggi, terutama direktur jenderal (dirjen) yang tidak sejalan dengan kebijakan menteri yang telah ditetapkan.Baca Juga:
Menurutnya, terdapat dirjen yang secara terang-terangan melawan kebijakan menteri, yang kemudian berujung pada pemecatan sejumlah pejabat tersebut.
"Saya ingin memberi tahu, aparat kita masih banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita temukan dirjen-dirjen yang melawan menteri. Akhirnya, kita pecat. Banyak sekali dirjen yang merasa 'untouchable', ada lembaga yang merasa tak bisa diaudit," kata Prabowo dengan tegas.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam sistem birokrasi Indonesia yang perlu segera diperbaiki.
Prabowo menekankan bahwa menjadi presiden bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dia mengaku tidak akan mengeluh atau mencari simpati dari rakyat terkait tantangan yang dihadapi.
"Ini pekerjaan tidak ringan, tapi saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau mencari simpati rakyat," ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti permasalahan besar yang ada di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia mengungkapkan bahwa BUMN merupakan salah satu kebobolan terbesar yang terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen untuk melakukan pembersihan terhadap lembaga negara ini dan memastikan pengelolaan BUMN lebih transparan dan efisien ke depannya.
"Ya ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi ini masalah Indonesia, dimana-mana," jelasnya.
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL