Batu Bara – Kisruh yang melanda penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2023 di Kabupaten Batubara mulai menemui titik terang. Komisi III DPRD Kabupaten Batubara secara resmi mengeluarkan dua rekomendasi pembatalan terkait kekisruhan seleksi PPPK tahun 2023.
Ketua Komisi III DPRD Batubara, Andriansyah, menjelaskan bahwa dua rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat internal komisi yang telah disampaikan kepada ketua DPRD dan Pejabat Juru Bicara (PJ) Bupati Batubara untuk tindakan resmi.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diadakan sebanyak tiga kali tanpa kehadiran OPD yang diundang, mendorong komisi III untuk mengambil langkah-langkah penting yang harus segera dilaksanakan oleh ketua DPRD Batubara.
Baca Juga:
Rekomendasi tersebut merujuk pada aduan dan keterangan dari guru-guru honorer korban bersama Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (Korum) terkait dugaan kecurangan seleksi PPPK selama masa kepemimpinan bupati Zahir, yang kini adik kandung Zahir, Faizal, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara atas dugaan penerimaan suap sebesar Rp 2 miliar.
Andriansyah menyebutkan dua rekomendasi penting tersebut. Pertama, menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIP PPPK) untuk rekrutan tahun 2023. Kedua, membatalkan penilaian dengan menggunakan SKTT dan mengembalikan sistem penilaian dengan mengacu pada nilai CAT murni, karena hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas dari dinas Pendidikan, BKPSDM, atau panitia seleksi kabupaten.
Baca Juga:
Meskipun komisi III telah mengambil sikap, Andriansyah menjelaskan bahwa komisi tersebut hanya memiliki wewenang kebijakan internal dan tidak dapat mengeluarkan surat resmi. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut direkomendasikan kepada ketua DPRD Batubara untuk direalisasikan secara resmi oleh lembaga tersebut dan disampaikan kepada PJ Bupati.
Andriansyah menambahkan harapannya bahwa ketua DPRD Batubara dan rekan-rekannya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan serius. Hingga berita ini disampaikan, media kami belum dapat mengonfirmasi dengan M Safii selaku ketua DPRD Batubara.red
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
