Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai hal yang negatif.
Ia menyebut kritik yang baik perlu ditindaklanjuti, sementara kritik yang tidak membangun harus direspons dengan edukasi kepada masyarakat.
"Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar tidak menjadi racun bagi demokrasi," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).Baca Juga:
Habiburokhman mengaku sependapat dengan pernyataan Teddy Indra Wijaya terkait fenomena "inflasi pengamat". Ia menilai, saat ini banyak pihak yang mengklaim sebagai pengamat, namun justru menyampaikan propaganda, kebohongan, hingga ujaran kebencian.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kritik tersebut memiliki motif politik, termasuk upaya merebut kekuasaan baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional.
Ketua Komisi III DPR itu juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menindaklanjuti berbagai kritik yang bersifat membangun. Namun, ia menegaskan tidak semua kritik bersifat positif.
"Ada juga kritik yang tidak membangun bahkan merusak atau toxic," ujarnya.
Habiburokhman turut menyinggung adanya ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo yang dinilai perlu dikritisi. Ia mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan memiliki mekanisme konstitusional yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam Pemilihan Presiden 2029 mendatang. Jika dinilai tidak memuaskan, mandat dapat dihentikan, namun jika sebaliknya, rakyat bisa kembali memberikan kepercayaan.
Habiburokhman juga menyebut hingga saat ini tidak ada warga negara yang dihukum karena mengkritik Presiden, yang menurutnya menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat", yakni munculnya banyak pengamat yang dinilai kerap menyampaikan data tidak sesuai fakta.
Menurut Teddy, sebagian pengamat berbicara di luar bidang keahliannya, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak akurat dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN