Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan.
Sejumlah kalangan menilai penguatan kemampuan bahasa asing penting di tengah dinamika global, namun implementasinya dinilai perlu disiapkan secara matang agar tidak menjadi sekadar kebijakan diplomatik tanpa arah yang jelas.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis, 28 Mei 2026 waktu setempat.Baca Juga:
"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan global yang semakin kompetitif.
Ia juga menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini semakin erat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, teknologi, dan kerja sama strategis lainnya.
Selain itu, Prabowo menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi relevan.
"Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik," kata Prabowo.
Namun, rencana tersebut langsung mendapat perhatian dari DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci kesiapan implementasi pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah.
Menurut dia, pemerintah sebelumnya juga sempat mewacanakan penguatan pembelajaran bahasa Portugis setelah kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ke Indonesia pada Oktober 2025.
Namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut konkret dari kebijakan tersebut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK