Dewas KPK Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Terkait Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
BATAM – Kabar penting bagi warga Kepulauan Riau (Kepri): uji coba pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan akan segera diterapkan mulai tanggal 1 Maret 2024. Polda Kepri menjadi salah satu dari enam Polda di Indonesia yang akan menerapkan syarat baru ini.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, pada Kamis (29/2/2024). Menurut Pandra, uji coba penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan SKCK akan diterapkan di Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 mengenai Optimalisasi Program JKN.
“Mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2024, kami akan melaksanakan uji coba implementasi kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” ungkap Pandra.
Pandra menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Hal ini merupakan bagian dari upaya 30 kementerian dan lembaga, termasuk Polri, dalam mendukung implementasi Program JKN serta memastikan keaktifan kepesertaan JKN bagi masyarakat.
Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat SKCK, diharapkan setiap pemohon SKCK akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan petugas pendamping di Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji. Petugas BPJS Kesehatan akan memberikan informasi kepada peserta dan petugas kepolisian yang mengurus penerbitan SKCK.
Dalam program uji coba ini, peserta yang ingin mengurus SKCK namun belum terdaftar atau memiliki status tidak aktif di BPJS Kesehatan dapat menyerahkan bukti pembayaran iuran atau bukti pendaftaran. Namun, Harry menekankan pentingnya memastikan keaktifan kepesertaan JKN untuk perlindungan kesehatan di masa yang akan datang.
(K/09)
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN
SEOUL Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) disambut dengan penuh ant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang koordinator juru parkir (jukir) di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menjadi korban pengeroyokan oleh sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Apri
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terhadap dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wila
POLITIK
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menilai bahwa industri kreatif dapat menjadi laboratorium yang efektif dalam peng
EKONOMI
BANDA ACEH Sebagian besar wilayah di Aceh diperkirakan akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini, dengan suhu udara yang cenderung
NASIONAL