Pemkot Medan Bentuk Kelompok Usaha Keluarga untuk Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Rumah Tangga
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN — Sorotan terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Efridayanti Pakpahan, kian menguat.
Kritik publik muncul seiring rangkaian pemberitaan negatif dan aksi demonstrasi yang mendesak evaluasi jabatan tersebut.
Sejumlah elemen masyarakat meminta Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mengambil langkah tegas atas kondisi di lingkungan Dinas Pendidikan.Baca Juga:
Pemerhati kebijakan publik, Tunggul Hutagalung, menilai kritik yang berkembang memiliki dasar. Ia menyebut persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan telah berulang kali mencuat, termasuk dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
"Isu yang muncul bukan hal baru. Ada demonstrasi, ada pula dugaan proyek bermasalah, hingga status Pejabat Pembuat Komitmen yang dipertanyakan sertifikasinya," kata Tunggul saat dihubungi, Rabu.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas internal birokrasi. Tekanan publik yang terus berlangsung dinilai dapat menghambat kinerja aparatur.
"Dalam situasi seperti ini, sulit bagi staf bekerja optimal. Jika dibiarkan, pekerjaan bisa terbengkalai," ujarnya.
Tunggul mendorong pemerintah daerah bersikap profesional dengan melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang mencuat.
Ia juga menyinggung adanya dugaan kepentingan tertentu di balik penunjukan jabatan tersebut.
"Kami akan terus memantau. Ada indikasi bahwa posisi ini tidak semata berdasarkan kapasitas," kata dia.
Upaya konfirmasi kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Efridayanti Pakpahan telah dilakukan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait.
Situasi ini menambah daftar pertanyaan publik mengenai tata kelola jabatan strategis di Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan—apakah berbasis kompetensi atau dipengaruhi kepentingan tertentu.*
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL