Kemendagri Dorong DIY Untuk Berkolaborasi Dengan Pemerintah Pusat

Yogyakarta – Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperhatikan dan menjadikan fokus pembangunan daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024.

Hal itu diungkap Teguh saat hadir pada acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 di Kantor Kepatihan, DIY, belum lama ini.

Dalam arahannya, fokus pembangunan daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024 diantaranya; Pertama, mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan langsung harga di lapangan serta berhati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum).

Kedua, turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024. Ketiga, fokus turunkan stunting; Keempat, perhatikan investasi (Jangan ada izin yang berbulan-bulan); Kelima, pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri; Keenam, Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah; Ketujuh, jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, dan terakhir menjamin kebebasan beragama.

“Selain itu, standar pelayanan minimal atau SPM, ketahanan bencana, energi dan pangan, juga perlu menjadi atensi Provinsi DIY,” kata Teguh.

Selanjutnya, Teguh juga menyinggul soal capaian indikator makro Provinsi DIY tahun 2021 ke 2022 yang menunjukan kondisi lebih baik yakni, IPM/Indeks Pembangunan Manusia (80,22 -> 80,64), Tingkat Kemiskinan (11,91 -> 11,49), dan Tingkat Pengangguran (6,49 -> 5,86).

“Namun, beberapa indikator perlu perbaikan yakni, gini rasio (0,436 -> 0,459) dan pertumbuhan ekonomi (5,58 -> 5,15).”

Teguh juga mengingatkan bahwa, hasil dari pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2023, ada 7 usulan proyek nasional yang telah diakomodir dan 13 usulan akan dibahas lebih lanjut.

Mengingat Indonesia tengah memasuki tahun politik menuju Pemilu Serentak 2024, Teguh juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah DIY dan hal yang harus diantisipasi.

Memungkasi paparannya, Teguh meminta agar Pemprov DIY terus konsisten menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

“Ini penting untuk menjamin RKPD yang disusun sesuai dengan kondisi isu faktual dan berbasis SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Selain Dirjen Teguh dan jajaran, turut hadir dalam Musrenbang tersebut antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas (Leonardo A. A. Teguh Sambodo), Ka. Pokja TNP2K Setwapres, Forkopimda DIY, Bupati/Walikota se-DIY, akademisi, unsur swasta dan BUMD, seluruh SKPD Provinsi, dan perwakilan dari unsur tokoh agama, masyarakat, dan adat.

(WE)